LAMPUNG1.COM, Pesawaran-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan penilaian Desa Antikorupsi. Dari sepuluh (10) desa di Indonesia, salah satunya Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung ditetapkan sebagai percontohan desa antikorupsi.

Hal tersebut diketahui dalam kegiatannya bertempat di Aula desa setempat, Selasa (11/10/2022), penilaian tersebut menerjunkan tim bersama Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

" Jadi kami hari ini melakukan penilaiannya nanti akan ada skornya yang didapati dari Desa Hanura, atau catatan-catatan lain yang perlu disampaikan Desa Hanura untuk memperbaiki skor ini," jelas Ariz Dedi Arham mewakili Ketua Koordinator Fungsional Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, hadir bersama tim penilaian KPK RI tersebut adalah Nurcahyadi, Erlina Jane, dan Frietz Calvin.

Sambung Ariz, nanti setelah itu diharapkan dengan skor ini seluruh desa di Kabupaten Pesawaran, dan lebih luasnya di Provinsi Lampung, bisa belajar bagaimana untuk bisa menjadi desa antikorupsi, dan bisa belajarnya di Desa Hanura ini. Desa Antikorupsi ini tidak didesign bagai perlombaan.

" Kiita memang mencari sebuah desa percontohan seluruh Provinsi. Dan desa seluruh provinsi tidak ada yang sempurna, makanya mereka kumpul ini diberikan masukan untuk rapih dalam dokumentasi untuk menunjang transparancy dengan melibatkan masyarakat," ujarnya.

Lebih dari itu, lanjut Ariz, skorning ini menunjukkan kematangan mereka dan skorningnya nanti itu akan disampaikan menjadi catatan supaya menghasilkan sempurna, juga dengan catatan itu nanti menjadi pembelajaran bagi desa lain, hal tersebut dilakukan setelah dua bulan lalu telah diberikan bimbingan teknis bagi para perangkat desa, kepala Desa Hanura ini, agar bisa menenuhi lima (5) komponen desa antikorupsi.

" Tiba saatnya inilah kami melakukan penilaian, apakah desa hanura ini bisa memenuhi lima (5) komponen, yang terdiri dari 18 sub indikator Desa Antikorupsi di tahun 2022 ini telah dicanangkan ada 10 desa menjadi percontohan di Indonesia, diantaranya Desa Kamang Hilia, Sumatera Barat, dan Desa Hanura, Pesawaran, Lampung," ucapnya.

Ia juga menambahkan, dari 10 desa ini diharapkan menjadi tempat belajar bagi desa-desa lain yang tidak hanya dari desa kabupaten itu saja, tapi provinsi maupun bagi desa di Indonesia untuk belajar transparansi.

" Dan bagaimana kita belajar melibatkan masyarakat dalam merencanakan, menggunakan APBDesa, bagaimana mereka belajar laporan tentang dokumentasi-dokumentasi secara lengkap baik itu secara fisik maupun vital menunjukkan bentuk transparancy, karena transparancy itu musuhnya korupsi," tandasnya, turut hadir tim penilaian dari Kemendagri, Rolekson Simatupang, Kemendes PDTT, Subur Aman, Kementerian Keuangan Teguh Nur Alam, Inspektur Provinsi Lampung, Fredy SM, Plh. Inspektur Kabupaten Pesawaran, Muhammad Aseva Bakhria, serta Sekdakab Pesawaran, Wildan serta pejabat struktural pemkab setempat. (Wahyudin).